undang undang bphtb terbaru 2016. Oleh: Gusfahmi Arifin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setelah di sahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021. undang undang bphtb terbaru 2016

Sertifikat HGB apartemen harus diperpanjang sebelum masa jatuh tempo. BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang ditanggung oleh pembeli. NOMOR . sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. KOMPAS. Badan/Pengarang: Indonesia. 000 = Rp27. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 angka 2. 28 Tahun 2009. Besaran nilai pajak yang wajib disetorkan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 1. Kenali Dasar Hukum dan Tarifnya. Retribusi Perizinan Tertentu. 000 npop kena pajak : rp 540. Ketiga, pemasukan dari sektor BPHTB mengalami peningkatan. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp. PPnBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang sudah diganti atau dicabut dengan UU No. Meski demikian, besaran NJOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun dilansir dari djkn. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa BPHTB merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. 35. Lompat ke isi utama Navigasi kedua. Mengutip Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH. KOMPAS. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 17: Tahun: 2016: Tentang: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau. Bagikan dokumen Ini. 244, TLN No. Agustus 2011 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh. Provisi ini tidak hanya dikenakan pada. ainun. Tipe Dokumen. Berdasarkan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Pasal 5 adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Cara menghitung BPHTB bisa menggunakan beberapa rumus seperti, Tarif Pajak 5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP – NPOPTKP). Pasal I. Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3739); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. No. Menimbang : a. Implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris Tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti dengan Notaris (Studi di Kota Medan). Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Tanggal unggah. Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Objek yang Dikenakan Tarif BPHTB. Baca Juga: Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM. Tutup. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB. TH. Dalam Undang-Undang ini, tidak ada dasar hukum yang jelas untukSubjek dan Objek Pajak dari Setiap Jenis Pajak. Baca juga: Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. d UU HPP ditambahkan ketentuan mengenai. Pada saat PP ini mulai berlaku, Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun. Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat. BPHTB secara online sebagaimana dimaksud pada. Peraturan Daerah, 103 TAHUN 2011. T. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan UU BPHTB. Menimbang. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai Judul. Nilai NPOP (nilai transaksi) : 1000 m2 x Rp 2 juta = Rp 2 Miliar. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang MewahKetentuan mengenai PPh Final PHTB tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA DENGAN. memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan. 5069, LL SETNEG : 25 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan. Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Mengenai status HPL, kedua Undang-Undang BPHTB menjadikan HPL sebagai hak atas tanah yang menjadi obyek pajak. 8. d. Undang. 6755, jdih. Pengertian BPHTB. a. Tutup. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan. 5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Pasal 5 adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal. Contoh kasus: Budi membeli tanah seharga Rp200. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UMUM: 1. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 32 Tahun 2016 tentang SISTEM KENDALI MUTU PROGRAM PERTANAHAN, AGRARIA DAN TATA RUANG. Definisi BPHTB. ABSTRAKUndang-undang Perbankan mengatur bahwa eksekusi agunan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yaitu melalui pelelangan atau secara di bawah tangan. Dasar hukum mengenai PPh atas PPJB juga tercantum dalam PP 34/2016 dan PMK 261/2016. T. Menurut UU No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Pengurangan BPHTB sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk : Rumah Sederhana (RS), Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran. Ketahui dengan pasti cara, syarat, dan biaya dalam pengurusan BPHTB jual beli. Syarat dan ketentuannya diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009, pasal 87 ayat 4 tentang. Mengingat : 1. Besaran BPHTB yaitu 5 persen dari harga beli dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). 809,7 triliun, telah ditetapkan sebagai Daftar PSN terbaru dalam. Sedangkan menurut UU No. id – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,. 2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. go. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu. Baca juga: Kenali Apa Itu AJB dan Bedanya dengan PPJB Saat Beli Rumah atau Tanah. Profil. 000,00 (dua miliar rupiah). 43/KM. Tipe Dokumen. Warisan Bukan Objek Pajak. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 yang. kemenkeu. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- BPHTB . pdf. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Dasar hukum mengenai PPh atas PPJB juga tercantum dalam PP 34/2016 dan PMK 261/2016. 2000/ No. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sembunyikan. 2016 No. Ini Aturan BPHTB Terbaru dan Cara Menghitung Biayanya. 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang. Berdasarkan Pasal 1 angka 41 UU PDRD, BPHTB adalah pajak atas. Pengertian BPHTB, Tarif, dan Subjek-Objek Pajaknya. Dalam praktek terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Undang Undang BPHTB khususnya pelanggaran terhadap ketentuan bahwa PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5 19. Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. JAKARTA, DDTCNews – UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memuat perubahan ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi yang ada dalam UU Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dijelaskan. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. rsat dan 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . 3688, LL SETNEG : 22 HLM. Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Objeknya adalah setiap warga negara atau badan pemilik. Berdasarkan pasal 1 angka 41 Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Undang-undang (UU) tentang YayasanBangunan (BPHTB) disingkat dengan UU BPHTB, maka Stbl. 1 Objek Pemindahan. U. No. Untuk PBB-P3, yang masuk pada sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (P3) sebesar 40% dari Nilai Jual Objel Pajak (NJOP). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. (Terbaru 2023) 26 September 2023. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu. 2016 36. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2022 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. Download. KOMPAS. Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak. Kemudian pajak ini masuk dalam UU No. Bagikan dokumen Ini. 2000 No. Berapa tarif. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016 TANGGAL 8 AGUSTUS 2016. Realisasi penerimaan BPHTB DKI Jakarta selama tahun 2016 mencapai Rp 3,9 triliun, di bawah target yang telah ditetapkan, yakni Rp 5,15 triliun. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Indonesia, Pemerintah Pusat. Dengan definisi tersebut, pengertian BPHTB sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. 13, LN. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara. Bea ini diatur dalam undang-undang, dipungut dari pembeli dan disetorkan oleh penjual. Berita Terbaru; SPT; Lokasi Dropbox | Pelayanan Pajak Solusi Masalah Perpajakan Anda. Profil. 2. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. AD Premier 9th floor, Jl. 251, 2016 KOMUNIKASI. 03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/Atau Bangunan Beserta. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah; b. Berdasarkan Pasal 87 UU No. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Permen Agraria/Kepala BPN No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1998. t. 000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. Ditetapkan: 02 Agustus 2000. 1 Th. Perolehan hak atas atas tanah dan bangunan adalah kegiatan yang mengakibatkan diperolehnya hak pribadi. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi : Pemindahan hak karena : Jual-beli. Mengingat bahwasannya fungsi utama dari dokumen ini memang sebagai. Peraturan. Baik itu berupa hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Pasal 8 adalah sebagai berikut: BPHTB = 5% x. 000,00. UU HKPD Bisa Dongkrak Pendapatan Daerah. Disampaikan oleh : Drs Endarto Judowinarso MSc. E. 000. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik.